Sri Mulyani Hadiri G20 FMCBG di Brasil, Duduk Bersama Bahas Pemulihan Ekonomi Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terbang ke Brasil untuk slot jepang menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) negara anggota G20. Pertemuan berjalan dua hari, yakni terhadap 28 dan 29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Agenda Presidensi G20 Brasil bertema building a just international and a sustainable planet ini membahas tiga agenda utama. Mulai dari inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, serta reformasi tata kelola global.

Setelah Bertemu Para Menkeu, Sri Mulyani Berkunjung ke Pasar dan Museum di Brasil Pada pertemuan pertama FMCBG, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral membahas kebijakan ekonomi untuk menangani kesenjangan, perspektif international terhadap pertumbuhan, inflasi dan stabilitas keuangan. Lalu, soal perpajakan internasional, sektor keuangan terhadap abad ke-21, sampai utang international dan keuangan berkelanjutan.

Namun didalam pertemuan ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 belum sukses menyepakati semua isu. Sebagaimana tercantum di didalam draf Communique yang telah dinegosiasi oleh para Deputi Menteri Keuangan terhadap 21 dan 22 Februari 2024 serta 26 dan 27 Februari 2024.

Oleh karena itu, Presidensi Brasil mengeluarkan dokumen FMCBG berwujud Chair’s Summary. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral setuju bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, dapat tetapi prospek perkembangan jangka menengah masih condong lemah. Situasi yang penuh tantangan seperti saat ini ini memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada. Walhasil, mengimbuhkan efek negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

Mereka memahami bahwa geopolitik akibat perang dan konflik berisiko pada perkembangan ekonomi dunia. Sri Mulyani mengatakan, tren dan guncangan world memperburuk kesenjangan dan berdampak jelek bagi negara yang berpendapatan rendah. “Pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah. Terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan area tertinggal”, kata Sri Mulyani di dalam info formal yang dikutip Jumat, 1 Maret 2024.

Para bendahara negara dan Gubernur Bank Sentral menilai, mutlak untuk melanjutkan upaya agar bank-bank pembangunan multilateral atau Multilateral Development Banks (MDBs) lebih baik, besar, dan efektif. Selain itu, mereka terhitung mendorong agar dua pilar perpajakan internasional segera diimplementasikan. Terutama untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024. Tak cuma itu, penguatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, dan juga menaikkan mobilisasi pendanaan terhitung dinilai wajib untuk menunjang investasi infrastruktur dan transisi yang adil.

Di sela-sela agenda formal tersebut, Sri Mulyani terhitung berjumpa bersama dengan Menteri Keuangan berasal dari negara-negara kawan dekat dan pimpinan organisasi internasional. Adapun hal-hal yang dibahas meliputi isu makroekonomi world terkini, program kerja prioritas G20, dan juga konsep penyelenggaraan bilateral policy dialogue antara Indonesia dan negara mitra.

BI Proyeksikan Ekonomi Syariah Tumbuh hingga 5,5 Persen pada 2024

Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi syariah (Eksyar) Indonesia slot777 tumbuh sebesar 4,7 sampai 5,5 persen terhadap 2024. Adapun perkembangan selanjutnya didukung oleh pembiayaan perbankan syariah. Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dalam peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023 terhadap hari ini, Senin, 26 Februari 2024.

“Kita melangkah di tahun 2024 ini bersama penuh optimisme. Di tahun ini kami perkirakan Eksyar akan tumbuh sebesar 4,7–5,5 persen, bersama pemberian dari pembiayaan perbankan syariah yang diperkirakan terus tumbuh terhadap kisaran 10–12 persen,” ujar Arief dikutip lewat YouTube Bank Indonesia, Senin.

Menurut dia, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terhadap 2023 mencapai momentum yang positif. Hal ini tercermin dari capaian di beberapa sektor, layaknya pariwisata ramah muslim Indonesia yang duduki peringkat pertama di Global Muslim Travel Index tahun 2023.

Juda menuturkan, perbankan syariah dari segi keuangan terhitung tercatat mengalami perningkatan. “Di tahun 2023 perkembangan pembiayaan syariah terhadap sektor riil itu tumbuh 15,8 persen di atas perkembangan kredit, dan pembiayaan sektor riil yang secara keseluruhan tumbuh kira-kira 10,5 persen,” tuturnya. Sebagai informasi, per September 2023, keseluruhan aset keuangan syariah Indonesia, yang tidak terhitung saham syariah mencapai Rp 2.452,57 triliun. Jumlah ini tumbuh 6,75 persen.

Rinciannya, aset keuangan syariah meliputi pasar modal syariah sebesar Rp 1.457,73 atau kira-kira 59,44 persen, perbankan syariah sebesar Rp 831,9 triliun atau kira-kira 33,92 persen, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah sebesar Rp 162,85 triliun atau 6,64 persen.

Di segi lain, market share industri keuangan syariah terhadap industri nasional terhitung terus mengalami kenaikan signifikan, bersama rincian, yakni pasar keuangan syariah sebesar sebesar 20,52 persen, perbankan syariah 7,27 persen, dan IKNB syariah sebesar 5 persen.

Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

Pakar berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut junta lucky neko Myanmar menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga sipil, sesudah negara berikut memberlakukan wajib militer, pada Rabu malam. Pelapor spesifik PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, berharap tindakan internasional yang lebih kuat untuk melindungi “populasi yang tambah rentan,” menurut pengakuan kantor hak asasi manusia PBB. “Meski melemah dan tambah putus asa, junta militer Myanmar selalu terlampau berbahaya,” kata Andrews. “Kehilangan pasukan dan tantangan perekrutan telah menjadi ancaman nyata bagi junta, yang hadapi serangan gencar di garis depan di semua negeri,” ujar dia.

Akibatnya, junta Myanmar memaksa laki-laki dan perempuan muda untuk wajib militer. Pemaksaan ini merupakan ancaman pada warga sipil, kata Andrews. Myanmar berada di bawah pemerintahan junta sejak Februari 2021, dan militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, hadapi perlawanan sengit berasal dari group etnis di banyak wilayah di negara tersebut.

Pada 10 Februari lalu, junta mengeluarkan perintah yang memberlakukan Undang-Undang Dinas Militer Rakyat th. 2010. Undang-undang berikut memastikan bahwa warga negara laki-laki berusia 18-35 th. dan perempuan berusia 18-27 th. mencukupi syarat untuk wajib militer. Kendari demikian, pekerja “profesional” laki-laki dapat ikuti wajib militer hingga usia 45 th. dan perempuan hingga usia 35 tahun.

Mereka yang hindari wajib militer atau menopang orang lain hindari dinas militer dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun. Seorang juru berbicara junta militer Myanmar tunjukkan mewajibkan wajib militer sebanyak 5.000 orang tiap tiap bulan merasa April.

Oleh karena tidak tersedia tindakan berasal dari Dewan Keamanan PBB, pelapor spesifik berikut mendesak negara-negara untuk memperkuat, dan mengoordinasikan beberapa langkah kurangi akses junta pada senjata dan pendanaan yang dibutuhkan guna hindari serangannya pada rakyat Myanmar. “Jangan salah, gejala keputusasaan, seperti diberlakukannya konsep undang-undang, bukanlah indikasi bahwa junta dan pasukannya tidak terlampau menjadi ancaman bagi rakyat Myanmar,” kata Andrews.

“Dengan berusaha mengaktifkan undang-undang wajib militer, junta mencoba membenarkan dan memperluas pola perekrutan paksa, yang telah berdampak pada penduduk sipil di semua negeri,” tambahnya. Pelapor spesifik PBB berikut menyatakan bahwa di dalam lebih dari satu bulan terakhir, para pemuda dilaporkan diculik berasal dari jalanan kota-kota Myanmar atau dipaksa bergabung dengan wajib militer.

Dia menyatakan penduduk desa dilaporkan telah dipekerjakan sebagai kuli angkut dan perisai manusia. “Kaum muda merasa ngeri dengan barangkali dipaksa turut serta di dalam teror yang ditunaikan junta. Jumlah orang yang melarikan diri melintasi perbatasan, untuk hindari wajib militer tentu akan meroket,” ujar dia

Pelapor spesifik berikut berharap lebih banyak bantuan kemanusiaan bagi penduduk yang terkena dampak, terhitung lewat bantuan lintas batas. “Sekarang, lebih berasal dari sebelumnya, komunitas internasional wajib langsung bertindak untuk mengisolasi junta dan melindungi rakyat Myanmar,” kata Andrews menambahkan.

Partai Ummat Klaim Kehilangan Suara akibat Kekacauan Sirekap KPU

Partai Ummat sampaikan pengakuan sikap perihal dugaan slot jepang kecurangan Pemilihan Presiden atau Pilpres dan Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyebut, setengah nada partainya hilang oleh aplikasi Sirekap punya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. “Tim pemenangan Partai Ummat menemukan lebih dari setengah nada Partai Ummat hilang terutama disebabkan oleh kekacauan Sirekap,” kata Ridho didalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Ummat di Tebet Timur, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Febuari 2024.

Padahal, kata Ridho, aplikasi Sirekap merupakan basis utama didalam penghitungan nada di seluruh tingkatan, baik Pilpres hingga Pileg. Ia mengatakan, Partai Ummat juga menyaksikan kecenderungan yang dialami partainya sebagai partai baru. “Partai Ummat menyaksikan ada kecenderungan dimana partai-partai baru beroleh nada yang relatif jauh di bawah ambang batas parlemen,” kata Ridho.

Ridho mengatakan Partai Ummat menemukan dugaan potensi kehilangan nada di banyak Daerah Pilihan (Dapil). Timnya pun tetap konsisten menghimpun bukti yang diklaim merugikan partai nya selama mengikuti Pemilu 2024 dan nantinya akan melaporkan kecurangan berikut ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. “Partai Ummat konsisten menghimpun bukti yang merugikan Partai Ummat dan pada saatnya nanti kami akan membawanya ke Bawaslu,” kata Ridho.

Kekacauan penghitungan suara, menurut Ridho, juga berpotensi disebabkan oleh algoritma Sirekap, yang juga ditengarai telah diatur supaya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak lainnya. Dari penemuan server yang berada di luar negeri, Ridho mengatakan, perihal itu menunjukkan ada dugaan kuat manipulasi information hasil Pemilu.

“Meletakkan Server Pemilu di luar negeri juga melanggar Undang-undang nomer 27 tahun 2022 berkenaan perlindungan information privat dan Peraturan Pemerintah nomer 71 Tahun 2019 pasal 20 berkenaan keharusan keberadaan server di Indonesia untuk information penting yang menyangkut sektor publik dan gunakan APBN,” kata Ridho.

Selain server, Ridho mengatakan Partai Ummat menemukan ada cacat formil yang dikerjakan oleh KPU dengan tidak ditempelkannya formulir. Hasil salinan dari kantor kelurahan/desa diamahkan oleh Pasal 66 ayat 4 PKPU Nomor 25 tahun 2023. Padahal, kata Ridho, langkah berikut adalah tahapan wajib yang benar-benar penting sebagai bentuk transparansi sistem penghitungan dan pemenuhan hak masyarakat.

“Partai Ummat banyak sekali menemukan masalah dimana belum diunggahnya foto formulir C ke Hasil ke situs formal KPU, perihal ini sadar melanggar PKPU Nomor 25 tahun 2023,” ujar Ridho. Dari perihal tersebut, Partai Ummat mengklaim hasil penghitungan Sirekap telah menyebabkan kegalauan di sedang penduduk yang berpotensi menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggaraan Pemilu. Ridho mengatakan partainya pun mendesak supaya KPU langsung menghentikan pemakaian Sirekap dan melaksanakan penghitungan secara manual.

“Kita mengusulkan pemakaian E-Voting berbasis Blockchain di era mendatang untuk sistem yang lcbih cepat dan akurat, aman dari kccurangan, serta yang tidak kalah penting menghemat anggaran hingga 93 triliun rupiah. Konsep ini dulu kami sampaikan di hadapan KPU pada tahun 2022,” kata Ridho.

Bersama seluruh elemen masyarakat, Ridho mengatakan Partai Ummat akan konsisten mengawal penghitungan nada supaya berlaku jujur dan adil serta turut serta didalam upaya hukum untuk sistem melawan kecurangan yang terjadi. “Melawan kecurangan adalah bagian dari melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, dan Partai Ummat tidak akan beranjak dari posisi ini,” kata dia. Berdasarkan information real count KPU pada 22 Februari 2024 pukul 15.00 WIB dengan update information 61,54 persen, Partai Ummat beroleh 319.625 nada atau kira-kira 0,46 persen.

Ekonomi Global 2024, Chatib Basri Yakin AS Tak Resesi Tapi Tiongkok Akan Melambat

Ekonomi Global 2024, Chatib Basri Yakin AS Tak Resesi Tapi Tiongkok Akan Melambat

Ekonom senior Indonesia dan mantan menteri keuangan Chatib Basri percaya https://www.desawisatahariarapohan.com/ ekonomi global th. ini lumayan baik ditandai bersama Amerika Serikat (AS) yang tidak bakal resesi. Namun dia mewaspadai keadaan ekonomi China, mengimbuhkan peringatan perihal perkembangan ekonomi Negeri Tirai Bambu.

“Saya kira probabilitas resesi di Amerika kecil th. ini, growth-nya (pertumbuhan) bakal relatif lebih baik. Jadi saya setuju bersama itu,” ujar Chatib, sementara ditemui awak sarana dalam agenda Indonesia Infrastructure Finance’s Anniversary Dialogue yang dihelat pada Senin, 29 Januari 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Sementara itu, walau memperingatkan bahwa perekonomian Tiongkok bakal melambat, Chatib percaya raksasa ekonomi dunia selain AS itu termasuk tidak bakal terjun ke dalam jurang resesi. “Tiongkok bakal ada slowdown, namun nggak resesi,” lanjut Chatib. Senada bersama prediksi Bank Dunia, menurut perkiraan Chatib, ekonomi Tiongkok diproyeksikan tumbuh sekitar 4,5 % pada th. ini.

Melansir dari Laporan Global Economic Prospects edisi Januari, Bank Dunia perlihatkan ada perlambatan perkembangan ekonomi di negara berkembang dan termasuk Tiongkok pada th. 2024. Proyeksi berikut mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi Tiongkok yang sebesar 5,2 % pada th. 2023 kemungkinan bakal melambat jadi 4,5 % th. ini. Bahkan, menurut Bank Dunia, tren perlambatan di Tiongkok bakal konsisten berlanjut hingga 2025 menuju level 4,3 persen.

Bank Dunia mengimbuhkan perhatian khusus pada penurunan mengonsumsi domestik, yang dipercayai jadi pendorong utama perlambatan perkembangan Tiongkok. Kontributor utama pada penurunan ini adalah ketidakpastian ekonomi, yang mendorong costumer untuk mengurangi pengeluaran mereka.

Baca Juga:

IMF Ingatkan Bahaya ‘Perang Dingin’ Dunia di Depan Mata

Selain itu, krisis di sektor properti yang masih berlanjut telah menciptakan ketidakpastian lebih lanjut di pasar Tiongkok, mengurangi keyakinan costumer untuk berinvestasi dan mengonsumsi. Dengan redupnya perkembangan ekonomi Tiongokok, Bank Dunia termasuk memproyeksikan perlambatan perkembangan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik termasuk Indonesia pada 2024. Proyeksi ini perlihatkan bahwa perkembangan ekonomi kawasan berikut pada 2024 diprediksi 4,5 % dan sesudah itu alami penurunan jadi 4,4 % pada th. 2025.

Jika Tiongkok dikeluarkan, perkembangan ekonomi di kawasan berikut diantisipasi untuk menguat sedikit, raih 4,7 % pada th. 2024 dan diproyeksikan tetap sejalan pada th. 2025. Dengan demikian, pengaruh melambatnya ekonomi Tiongkok tampaknya mengimbuhkan dinamika yang berbeda pada perkembangan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Termasuk bagi Indonesia, eksportir batubara dan sawit ke Tiongkok.