Utang 47 Negara Berkembang Mengkhawatirkan, Ada Risiko Gagal Bayar

Jakarta – Negara-negara berkembang berpotensi membayar utang luar negeri sebesar USD 400 miliar atau setara Rp 6,4 kuadriliun di 2024. Sekitar 40 negara juga diprediksi tak bisa membelanjakan dana yang mereka butuhkan untuk adaptasi iklim dan pembangunan berkelanjutan, tanpa risiko gagal bayar dalam 5 tahun ke depan.

Hal itu dinyatakan dalam sebuah laporan yang dipimpin oleh Universitas Boston yang dirilis pada malam pertemuan musim semi IMF/Bank Dunia.

Mengutip Channel News Asia, Senin (15/4/2024) laporan dari slot terbaru Debt Relief for Green and Inclusive Recovery Project (DRGR) menemukan bahwa 47 negara berkembang akan menempuh ambang batas kebangkrutan utang luar negeri.

“Mereka akan berada dalam tekanan utang yang tinggi sehingga mereka akan mengalami gagal bayar (default), mengingat kondisi utang saat ini, jika mereka mencoba memobilisasi pembiayaan itu,” kata Kevin Gallagher, direktur Sentra Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston.

Sebanyak 19 negara berkembang lainnya juga kekurangan likuiditas untuk memenuhi sasaran belanja tanpa bantuan, walaupun negara-negara tersebut tak bisa mendekati ambang batas default.

Maka dari itu, laporan Universitas Boston menyerukan perombakan pengelolaan keuangan global, bersamaan dengan pengampunan utang bagi negara-negara yang paling berisiko dan peningkatan pembiayaan terjangkau, serta peningkatan kredit.

“Kita perlu memobilisasi lebih banyak modal dan menurunkan biaya modal bagi negara-negara jika kita ingin menempuh hal ini,” terang Gallagher.

Proyek DRGR merupakan kolaborasi antara Sentra Kebijakan Pembangunan Global Universitas Boston, Heinrich-Böll-Stiftung, Sentra Keuangan Berkelanjutan, SOAS dan Universitas London.

Profil PT Timah Tbk, Perusahaan yang Seret Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah 2015-2022

Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) 2015-2022 menghadapi babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan suami artis Sandra Dewi yakni Harvey Moeis (HM) sebagai tersangka dalam kasus tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi menuturkan, tim penyidik menilai telah cukup alat bukti sehingga saudara HM ditingkatkan statusnya sebagai tersangka.

“Tim penyidik memandang telah cukup alat slot gacor bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024, seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

Kuntadi menuturkan, Harvey Moeis langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan terhitung Rabu, 27 Maret 2024.

Posisi kasus korupsi tersebut secara ringkas yakni sekitar tahun 2018-2019, Harvey Moeis diketahui menghubungi Direktur Utama PT Timah Tbk yakni tersangka MRPP atau tersangka RS dalam rangka untuk akomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

“Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dicover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud,” kata Kuntadi.

Atas kegiatan itu, Kuntadi menambahkan, tersangka Harvey Moeis meminta kepada para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya, yang kemudian diserahkan kepadanya dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha pengusaha smelter melalui QSE yang difasilitasi olehnya.

“Adapun, perbuatan yang disangkakan kepada HM ini diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujar Kuntadi.

Laba Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Rp238,78 Miliar, Naik 22,86% pada 2023

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BRK) Syariah membukukan laba bersih Rp283,78 miliar pada 2023, tumbuh 22,86% secara tahunan (year-on- year/yoy) dari sebelumnya Rp230,97 miliar pada 2022.

Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia Kamis (28/3/2024), laba bank didorong oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang naik 94,27% menjadi Rp1,29 triliun pada 2023, dari sebelumnya Rp664,87 miliar pada 2022.

Apabila dirinci, pendapatan dari penyaluran dana tumbuh signifikan hingga 130,24% menjadi Rp2,14 triliun pada 2023, dari sebelumnya Rp928,99 triliun pada 2022.

Kenaikan laba perseroan juga terdorong dari peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income) sebesar 82,36% menjadi Rp82,15 miliar pada 2023, dibanding capaian sebelumnya Rp45,05 miliar pada 2022

Tak hanya itu, pendapatan lainnya juga naik 69,48% menjadi Rp98,85 miliar pada 2023, ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya Rp58,32 miliar pada 2022.

Dari sisi intermediasi, BRK Syariah telah menyalurkan pembiayaan Rp20,18 triliun, naik 2,95% yoy. Nilai pembiayaan BRK Syariah ditopang oleh raupan piutang sebesar Rp14,75 triliun pada 2023, dari sebelumnya Rp16,64 triliun pada 2022.

Adapun, kinerja jenis pembiayaan paling moncer adalah slot pembiayaan bagi hasil yang naik 100,61% menjadi Rp5,1 triliun dari sebelumnya Rp2,55 miliar pada 2022

Seiring dengan raihan pembiayaan, aset BRK Syariah menembus Rp29,34 triliun pada 2023 dari sebelumnya Rp31,38 triliun pada 2022

BRK Syariah juga mengalami perbaikan dari sisi kualitas asetnya yang tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (nonperforming financing/NPF) gross susut sembilan basis poin (bps) ke level 2,48% pada Desember 2023, sedangkan NPF nett berada di level 0,45%.

Terakhir, dari segi pendanaan, BRK Syariah telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp23,49 triliun, susut 12,91% dibandingkan posisi periode yang sama tahun sebelumnya Rp26,97 triliun pada 2022. Sementara, dana murah BRK Syariah mengalami pertumbuhan 6,1% menjadi Rp11,97 triliun pada 2023.