Berantas Penyelundup Benih Bening Lobster, KKP: Kami Tak Takut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen untuk terus memberantas penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ilegal.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tak takut untuk memberantas pengepul lobster demi menjaga keamanan aset negara.

Aku enggak takut, sebab untuk kepentingan negara, dan banyak mendapat manfaat dari situ dan sekali lagi tak untuk kepentingan pribadi,” ujar Trenggono dalam konferensi pers di kantor KKP, Rabu (15/5/2024).

Senada, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rudy Heriyanto juga mengatakan pihaknya sangat tegas dalam memberantas pengepul lobster. KKP mengajak lembaga dan aparat penegak regulasi berhubungan untuk bekerja sama memberantas pengepul lobster.

Sudahilah rasa takut kami apalagi untuk negara dan lagi enggak perlu cemas. Karena slot online 777 saat ingin melakukan ini kami telah minta pendampingan dari Kejagung, juga minta monitoring dari KPK jadi tak usah cemas,” ujar ia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

“Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan ilegal benih lobster,” kata Menteri Trenggono.

PMO ini akan berpusat pada sebagian aspek, yakni:

– Progres langkah operasional pemakaian kebijakan pengelolaan lobster.

– Koordinasi antar lembaga berhubungan dalam implementasi kebijakan dan program yang menyokong tata kelola lobster berkelanjutan.

– Pemantauan dan evaluasi kegiatan penangkapan BBL dan pembudidayaan lobster.

– Penyuluhan dan komunikasi kepada stakeholder tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan lobster.

“Muara dari segala langkah yang dilakukan dalam pembetulan tata kelola BBL, termasuk melewati pembentukan PMO 724 ini yakni untuk memperkuat posisi Indonesia dalam global supply chain lobster, dan pembudidayaan lobster semakin berkembang, sehingga sumber kekuatan BBL ini membawa manfaat bagi Masyarakat,” kata KKP dalam keterangan legal di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

Berantas Ekspor Benih Lobster Ilegal, Menteri Trenggono Bentuk PMO 724

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memperkenalkan, lobster yakni salah satu kekayaan laut Indonesia memiliki poin ekonomi yang besar.

“Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan ekspor ilegal benih lobster,” kata Trenggono dalam Konferensi Pers Peluncur PMO 724, di kantor KKP, Rabu (15/4/2024).

Dia menuturkan, pembentukan PMO 724 akan melibatkan kementerian, lembaga dan otoritas berhubungan, di antaranya yakni Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kepolisian RI,TNI Angkatan Laut, hingga Kejaksaan Agung. Penyusunan PMO ini telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, Jokowi akan menerbitkan Regulasi Presiden berhubungan PMO hal yang demikian untuk memperkuat kebijakannya.

Sekretaris Jenderal KKP sekaligus Ketua Pelaksana PMO 724 Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, Indonesia selama ini cuma bisa memandang aset bangsa yang memiliki potensi besar, termasuk lobster, diekspor ke luar tanpa mendapat profit bagi negara.

Sedangkan sekiranya dihitung dalam kurun waktu setahun, pendapatan yang bisa masuk ke negara dari budidaya lobster bisa mencapai Rp 1,5 triliun.

“Suatu angka yang besar daripada selama ini memandang jernih lobster keluar negeri tanpa bisa memanfaatkan. Keinginan kami dengan Perpres kami dengan stakeholder lain semakin kuat sehingga kita lebih mandiri pengendalian penegakan regulasi lobster yang ilegal,” pungkasnya.