Ketua Baleg: Apabila Presiden Jokowi Sependapat, Revisi UU Kementerian Negara Bisa Kencang

Ketua Badan Legislasi (Baleg) RI Supratman Andi Agtas mengatakan, cara kerja atau pembahasan revisi UU Kementerian Negara bertumpu pada persetujuan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

“Apabila di kita akan mempercepat, namun kan tergantung pada pemerintah juga setelah di badan legislasi di paripurnakan kemudian kita kirim ke pemerintah apakah presiden sependapat atau tidak kan tergantung,” kata Supratman, di Rumit Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024)

Percepatan pengesahan revisiUU hal yang demikian, termasuk berhubungan pasal penambahan jumlah kementerian, berdasarkan Supratman juga diputuskan oleh Jokowi, bukan semata-mata DPR.

“Apabila Pak Presiden Jokowi sependapat dengan draf yang akan kita ajukan umpamanya menyangkut soal jumlah itu ya akan bisa cepat,” jelas ia.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk bersama-sama,” sambungnya.

Dibahas
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI segera membahas slot777 login soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pembahasan hal yang demikian mengacu pada keputusan MK nomor 79/PUU-IX/2011.

Pada rapat Baleg DPR di rumit parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024) itu, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi (Awiek) mempersilakan energi ahli Baleg menyajikan dasar adanya revisi hal yang demikian.

Tenaga ahli menyajikan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 17 UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bila tidak ada pengontrolan presiden dalam mempertimbangkan jumlah menteri negara.

“Dalam pasal 4 Ayat 1 dan pasal 17 UU NRI Tahun 1945 tidak ada pengontrolan secara limitatif bahwa presiden dalam mempertimbangkan jumlah menteri negara yang diangkat dan diberhentikannya,” kata energi ahli Baleg.

Baleg memaparkan ikhtisar Pasal 15 UU Kementerian Negara bahwa jumlah kementerian paling banyak 34. Baleg mengusulkan jumlah menyesuaikan dengan keperluan presiden.

“Kemudian berhubungan dengan ikhtisar Pasal 15. Pasal dirumuskan berbunyi sebagai berikut: jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 semula berbunyi paling banyak 34 kementerian, kemudian diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan layak dengan keperluan presiden dengan mengamati efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” kata energi ahli DPR.