Ojol hingga Kurir Paket Memiliki Bisa THR, Ini Alasannya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta perusahaan penyedia layanan ojek online (ojol) memberikan jatah tunjangan hari raya (THR) kepada mitra pengemudi ojol. Pasalnya, ada kekerabatan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi.

Direktur Jenderal Pembinaan Relasi Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Cantik Anggoro Putri mempersembahkan pengemudi ojol termasuk klasifikasi yang mempunyai hak memperoleh THR.

Cantik menrgaskan klasifikasi profesi itu mempunyai hak memperoleh THR. Ia menyebut juga sudah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak berhubungan.

Diantaranya, manajemen perusahaan penyedia ojol seperti Gojek, Grab, hingga sebagian penyedia layanan serupa lainnya.

\\\”Jadi ikut dalam coverage SE THR ini. Dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, ojol, secara khusus yang bekerja dengan platform komputerisasi,\\\” bebernya.

Kurir Logistik Juga Memiliki
Lebih lanjut, Cantik juga mengatakan THR mempunyai hak diterima spaceman slot oleh kurir-kurir logsitik. \\\”Termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan juga tercakup dalam SE THR ini,\\\” pungkasnya.

Catat, Perusahaan Terlambat Bayar THR Lebaran Kena Denda 5%

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap sanksi bagi perusahaan bandel yang terlambat membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan lebaran Idulfitri 2024. Diketahui, batas pembayaran THR dilaksanakan paling lambat pada H-7 lebaran.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan, perusahaan yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari sempurna tunjangan hari raya keagamaan yang patut dibayar sejak selesainya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Hal ini sebagaimana dikendalikan dalam Regulasi Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 seputar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Jadi, ketika itu (perusahaan) terlambat dibayar maka dendanya merupakan 5 persen dari sempurna THR,\\\” kata Haiyani dalam konferensi pers Kerja THR Lebaran 2024 di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (18/3).

Meskipun demikian, sanksi denda 5 persen hal yang demikian tak mengaborsi perusahaan untuk tetap membayar THR keagamaan Idulfitri 2024. Denda hal yang demikian dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja yang dikendalikan dalam hukum perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

\\\”Jadi, denda pembayaran itu tak menghilangkan keharusannya membayar h THR keagamaan, demikian terima beri,\\\” tegas Haiyani.

Regulasi THR

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran Idulfitri 2024 kepada karyawannya secara penuh atau tak di angsur.

Ketetapan ini dikendalikan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2024 seputar Kerja Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menaker Ida menambahkan, perusahaan juga patut membayarkan THR paling lama pada H-7 sebelum lebaran Idulfitri 2024 secara penuh. Dengan ini, THR patut dibayarkan paling lambat satu pekan menjelang lebaran.

Menaker Ida ingin segala perusahaan patuh kepada ketetapan berhubungan penyaluran THR keagamaan pada lebaran Idulfitri 2024. Tujuannya agar kebijakan THR bisa melindungi energi beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan selama Ramadan.