Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

Pakar berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut junta lucky neko Myanmar menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga sipil, sesudah negara berikut memberlakukan wajib militer, pada Rabu malam. Pelapor spesifik PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, berharap tindakan internasional yang lebih kuat untuk melindungi “populasi yang tambah rentan,” menurut pengakuan kantor hak asasi manusia PBB. “Meski melemah dan tambah putus asa, junta militer Myanmar selalu terlampau berbahaya,” kata Andrews. “Kehilangan pasukan dan tantangan perekrutan telah menjadi ancaman nyata bagi junta, yang hadapi serangan gencar di garis depan di semua negeri,” ujar dia.

Akibatnya, junta Myanmar memaksa laki-laki dan perempuan muda untuk wajib militer. Pemaksaan ini merupakan ancaman pada warga sipil, kata Andrews. Myanmar berada di bawah pemerintahan junta sejak Februari 2021, dan militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, hadapi perlawanan sengit berasal dari group etnis di banyak wilayah di negara tersebut.

Pada 10 Februari lalu, junta mengeluarkan perintah yang memberlakukan Undang-Undang Dinas Militer Rakyat th. 2010. Undang-undang berikut memastikan bahwa warga negara laki-laki berusia 18-35 th. dan perempuan berusia 18-27 th. mencukupi syarat untuk wajib militer. Kendari demikian, pekerja “profesional” laki-laki dapat ikuti wajib militer hingga usia 45 th. dan perempuan hingga usia 35 tahun.

Mereka yang hindari wajib militer atau menopang orang lain hindari dinas militer dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun. Seorang juru berbicara junta militer Myanmar tunjukkan mewajibkan wajib militer sebanyak 5.000 orang tiap tiap bulan merasa April.

Oleh karena tidak tersedia tindakan berasal dari Dewan Keamanan PBB, pelapor spesifik berikut mendesak negara-negara untuk memperkuat, dan mengoordinasikan beberapa langkah kurangi akses junta pada senjata dan pendanaan yang dibutuhkan guna hindari serangannya pada rakyat Myanmar. “Jangan salah, gejala keputusasaan, seperti diberlakukannya konsep undang-undang, bukanlah indikasi bahwa junta dan pasukannya tidak terlampau menjadi ancaman bagi rakyat Myanmar,” kata Andrews.

“Dengan berusaha mengaktifkan undang-undang wajib militer, junta mencoba membenarkan dan memperluas pola perekrutan paksa, yang telah berdampak pada penduduk sipil di semua negeri,” tambahnya. Pelapor spesifik PBB berikut menyatakan bahwa di dalam lebih dari satu bulan terakhir, para pemuda dilaporkan diculik berasal dari jalanan kota-kota Myanmar atau dipaksa bergabung dengan wajib militer.

Dia menyatakan penduduk desa dilaporkan telah dipekerjakan sebagai kuli angkut dan perisai manusia. “Kaum muda merasa ngeri dengan barangkali dipaksa turut serta di dalam teror yang ditunaikan junta. Jumlah orang yang melarikan diri melintasi perbatasan, untuk hindari wajib militer tentu akan meroket,” ujar dia

Pelapor spesifik berikut berharap lebih banyak bantuan kemanusiaan bagi penduduk yang terkena dampak, terhitung lewat bantuan lintas batas. “Sekarang, lebih berasal dari sebelumnya, komunitas internasional wajib langsung bertindak untuk mengisolasi junta dan melindungi rakyat Myanmar,” kata Andrews menambahkan.