Partai Ummat Klaim Kehilangan Suara akibat Kekacauan Sirekap KPU

Partai Ummat sampaikan pengakuan sikap perihal dugaan slot jepang kecurangan Pemilihan Presiden atau Pilpres dan Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi menyebut, setengah nada partainya hilang oleh aplikasi Sirekap punya Komisi Pemilihan Umum atau KPU. “Tim pemenangan Partai Ummat menemukan lebih dari setengah nada Partai Ummat hilang terutama disebabkan oleh kekacauan Sirekap,” kata Ridho didalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Ummat di Tebet Timur, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Febuari 2024.

Padahal, kata Ridho, aplikasi Sirekap merupakan basis utama didalam penghitungan nada di seluruh tingkatan, baik Pilpres hingga Pileg. Ia mengatakan, Partai Ummat juga menyaksikan kecenderungan yang dialami partainya sebagai partai baru. “Partai Ummat menyaksikan ada kecenderungan dimana partai-partai baru beroleh nada yang relatif jauh di bawah ambang batas parlemen,” kata Ridho.

Ridho mengatakan Partai Ummat menemukan dugaan potensi kehilangan nada di banyak Daerah Pilihan (Dapil). Timnya pun tetap konsisten menghimpun bukti yang diklaim merugikan partai nya selama mengikuti Pemilu 2024 dan nantinya akan melaporkan kecurangan berikut ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. “Partai Ummat konsisten menghimpun bukti yang merugikan Partai Ummat dan pada saatnya nanti kami akan membawanya ke Bawaslu,” kata Ridho.

Kekacauan penghitungan suara, menurut Ridho, juga berpotensi disebabkan oleh algoritma Sirekap, yang juga ditengarai telah diatur supaya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak-pihak lainnya. Dari penemuan server yang berada di luar negeri, Ridho mengatakan, perihal itu menunjukkan ada dugaan kuat manipulasi information hasil Pemilu.

“Meletakkan Server Pemilu di luar negeri juga melanggar Undang-undang nomer 27 tahun 2022 berkenaan perlindungan information privat dan Peraturan Pemerintah nomer 71 Tahun 2019 pasal 20 berkenaan keharusan keberadaan server di Indonesia untuk information penting yang menyangkut sektor publik dan gunakan APBN,” kata Ridho.

Selain server, Ridho mengatakan Partai Ummat menemukan ada cacat formil yang dikerjakan oleh KPU dengan tidak ditempelkannya formulir. Hasil salinan dari kantor kelurahan/desa diamahkan oleh Pasal 66 ayat 4 PKPU Nomor 25 tahun 2023. Padahal, kata Ridho, langkah berikut adalah tahapan wajib yang benar-benar penting sebagai bentuk transparansi sistem penghitungan dan pemenuhan hak masyarakat.

“Partai Ummat banyak sekali menemukan masalah dimana belum diunggahnya foto formulir C ke Hasil ke situs formal KPU, perihal ini sadar melanggar PKPU Nomor 25 tahun 2023,” ujar Ridho. Dari perihal tersebut, Partai Ummat mengklaim hasil penghitungan Sirekap telah menyebabkan kegalauan di sedang penduduk yang berpotensi menyebabkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggaraan Pemilu. Ridho mengatakan partainya pun mendesak supaya KPU langsung menghentikan pemakaian Sirekap dan melaksanakan penghitungan secara manual.

“Kita mengusulkan pemakaian E-Voting berbasis Blockchain di era mendatang untuk sistem yang lcbih cepat dan akurat, aman dari kccurangan, serta yang tidak kalah penting menghemat anggaran hingga 93 triliun rupiah. Konsep ini dulu kami sampaikan di hadapan KPU pada tahun 2022,” kata Ridho.

Bersama seluruh elemen masyarakat, Ridho mengatakan Partai Ummat akan konsisten mengawal penghitungan nada supaya berlaku jujur dan adil serta turut serta didalam upaya hukum untuk sistem melawan kecurangan yang terjadi. “Melawan kecurangan adalah bagian dari melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, dan Partai Ummat tidak akan beranjak dari posisi ini,” kata dia. Berdasarkan information real count KPU pada 22 Februari 2024 pukul 15.00 WIB dengan update information 61,54 persen, Partai Ummat beroleh 319.625 nada atau kira-kira 0,46 persen.